Author: Yolanda

Disiplin Kerja

Disiplin Kerja

Disiplin Kerja

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketenteraman, keteraturan, dan ketertiban (Soegeng Prijodarminto, 1992). Jerry Wyckoff dan Barbara C. Unel, (1990) mendefinisikan disiplin sebagai suatu proses bekerja yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri. Dalam kaitannya dengan disiplin kerja, Siswanto (1989) mengemukakan disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tampak bahwa disiplin pada dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup: (1) adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan; (2) adanya kepatuhan para pengikut; dan (3) adanya sanksi bagi pelanggar

Pada bagian lain, Jerry Wyckoff dan Barbara C. Unel, (1990) menyebutkan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran, kemauan dan kesediaan kerja orang lain agar dapat taat dan tunduk terhadap semua peraturan dan norma yang berlaku. Kesadaran kerja adalah sikap sukarela dan merupakan panggilan akan tugas dan tanggung jawab bagi seorang karyawan. Karyawan akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan bukan mematuhi tugasnya itu dengan paksaan. Kesediaan kerja adalah suatu sikap perilaku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan tugas pokok sebagai seorang karyawan. Karyawan harus memiliki prinsip dan memaksimalkan potensi kerja, agar karyawan lain mengikutinya sehingga dapat menanamkan jiwa disiplin dalam bekerja.

Menurut Wayne Mondy dan Robert M. Noe (1990) disiplin adalah status pengendalian diri seseorang karyawan, sebagai tanda ketertiban dan kerapian dalam melakukan kerjasama dari sekelompok unit kerja di dalam suatu organisasi  (someone status selfcontrol as orderliness sign order and accuration in doing cooperation from a group of unit work in a organization)

Jackclass (1991) membedakan disiplin dalan dua kategori, yaitu self dicipline dan social diciplineSelf dicipline merupakan disiplin pribadi karyawan yang tercermin dari pribadinya dalam melakukan tugas kerja rutin yang harus dilaksanakan, sedangkan social dicipline adalah pelaksanaan disiplin dalam organisasi secara keseluruhan.

Menurut Daniel M. Colyer. 1991), disiplin pada umumnya termasuk dalam aspek pengawasanyang sifatnya lebih keras dan tegas (hard and coherent). Dikatakan keras karena ada sanksi dan dikatakan tegas karena adanya tindakan sanksi yang harus dieksekusi bila terjadi pelanggaran.

Terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu : (1) disiplin preventif dan (2) disiplin korektif (Sondang P. Siagaan, 1996). Disiplin preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan prilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi, untuk mencegah jangan sampai para karyawan berperilaku negatif. Keberhasilan penerapan pendisiplinan karyawan (disiplin preventif) terletak pada disiplin pribadi para anggota organisasi. Dalam hal ini terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian manajemen di dalam penerapan disiplin pribadi, yaitu :

Triguno (2000) menyebutkan bahwa tujuan pokok dari pendisiplinan preventif adalah untuk mendorong karyawan agar memiliki disiplin pribadi yang tinggi, agar peran kepemimpinantidak terlalu berat dengan pengawasan, yang dapat mematikan prakarsa, kreativitas serta partisipasi sumber daya manusia.

  1. Para anggota organisasi perlu didorong, agar mempunyai rasa memiliki organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang menjadi miliknya.
  2. Para karyawan perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksudkan seyogyanya disertai oleh informasi yang lengkap mengenai latar belakang berbagai ketentuan yang bersifat normatif.
  3. Para karyawan didorong, menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri dalam rangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota organisasi.

Disiplin korektif adalah upaya penerapan disiplin kepada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kepadanya dikenakan sanksi secara bertahap. Horald D. Garret. (1994) menyebutkan bahwa bila dalam instruksinya seorang karyawan dari unit kelompok kerja memiliki tugas yang sudah jelas dan sudah mendengarkan masalah yang perlu dilakukan dalam tugasnya, serta pimpinan sudah mencoba untuk membantu melakukan tugasnya secara baik, dan pimpinan memberikan kebijaksanaan kritikan dalam menjalankan tugasnya, namun seseorang karyawan tersebut masih tetap gagal untuk mencapai standar kriteria tata tertib, maka sekalipun agak enggan, maka perlu untuk memaksa dengan menggunakan tindakan korektif, sesuai aturan disiplin yang berlaku.

Tindakan sanksi korektif seyogyanya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Sayles dan Strauss menyebutkan empat tahap pemberian sanksi korektif, yaitu: (1) peringatan lisan (oral warning), (2) peringatan tulisan (written warning), (3) disiplin pemberhentian sementara (discipline layoff), dan (4) pemecatan (discharge).

Di samping itu, dalam pemberian sanksi korektif seyogyanya memperhatikan tiga hal berikut: (1) karyawan yang diberikan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya; (2) kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dan (3) dalam hal pengenaan sanksi terberat, yaitu pemberhentian, perlu dilakukan “wawancara keluar” (exit interview) pada waktu mana dijelaskan antara lain, mengapa manajemen terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.

Burack (1993) mengingatkan bahwa pemberian sanksi korektif yang efektif terpusat pada sikap atau perilaku seseorang dalam unit kelompok kerja yang melakukan kesalahan dalam melakukan kegiatan kerja dan bukan karena kepribadiannya.

Untuk itu, dalam penerapan sanksi korektif hendaknya hati-hati jangan sampai merusak seseorang maupun suasana organisasi secara keseluruhan. Dalam pemberian sanksi korektif harus mengikuti prosedur yang benar sehingga tidak berdampak negatif terhadap moral kerja anggota kelompok. Ada beberapa pengaruh negatif bilamana tindakan sanksi korektif dilakukan secara tidak benar, yaitu: (1) disiplin manajerial, (2) disiplin tim, (3) disiplin diri. (Robert F. Hopkins, 1996). Pengaruh negatif atas penerapan tindakan sanksi korektif yang tidak benar akan berpengaruh terhadap kewibawaan manajerial yang akan jadi menurun, demikian juga dalam tindakan sanksi korektif dalam tim yang tidak benar dapat berakibat terhadap kurangnya partisipasi karyawan terhadap organisasi, dimana kerja tim akan menjadi tidak bersemangat dalam melaksanakan tugas kerja samanya, dan menjadi tercerai-berai karena kesalahan tindakan disiplin tim.

Baca Juga :

Hakikat Pendidikan

Hakikat Pendidikan

Hakikat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berfikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dalam hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas dari Sang Kholiq untuk beribadah. Manusia sebagai mahluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanaha watta’alla dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki mahluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirnya diperlukan suatu pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran.

Berdasarkan undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab I, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut William F (tanpa tahun) Pendidikan harus dilihat di dalam cakupan pengertian yang luas. Pendidikan juga bukan merupakan suatu proses yang netral sehingga terbebas dari nilai-nilai dan Ideologi.

Kosasih Djahiri (1980 : 3) mengatakan bahwa Pendidikan adalah merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinyu (terus menerus sepanjang hayat) kearah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (civilized).

Dari pengertian tersebut bahwa pendidikan merupakan upaya yang terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama didalam proses pendidikan itu. Berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu proses perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung kontinyu artinya pendidikan itu terus menerus sepanjang hayat, selama manusia hidup proses pendidikan itu akan tetap dibutuhkan, kecuali apabila manusia sudah mati, tidak memerlukan lagi suatu proses pendidikan.

Selanjutnya diuraikan bahwa dalam upaya membina tadi digunakan asas/pendekatan manusiawi/humanistik serta meliputi keseluruhan aspek/potensi anak didik serta utuh dan bulat (aspek fisik–non fisik : emosi–intelektual; kognitif–afektif psikomotor), sedangkan pendekatan humanistik adalah pendekatan dimana anak didik dihargai sebagai insan manusia yang potensial, (mempunyai kemampuan kelebihan – kekurangannya dll), diperlukan dengan penuh kasih sayang – hangat – kekeluargaan – terbuka – objektif dan penuh kejujuran serta dalam suasana kebebasan tanpa ada tekanan/paksaan apapun juga.

Melalui penerapan pendekatan humanistik maka pendidikan ini benar-benar akan merupakan upaya bantuan bagi anak untuk menggali dan mengembangkan potensi diri serta dunia kehidupan dari segala liku dan seginya.

Kedudukan Pendidikan Umum

Kedudukan Pendidikan Umum

Kedudukan Pendidikan Umum

Dalam undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI pasal 15 dikatakan bahwa jenis pendidikan mencakup Pendidikan Umum, Kejuruan, Akademik, Profesi, Vakasi, Keagamaan, dan Khusus. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut diatas sama sekali tidak ada hubungannya Pendidikan Umum tersebut dengan nilai-moral-norma yang melandasi konsep hidup manusia dalam penghidupannya, karena jelas sekali pengertian Pendidikan Umum disini sebagai dasar pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Akan tetapi apabila meninjau kembali isi Bab II, pasal 3 dalam undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional ”Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Apabila pengertian Pendidikan Umum diidentikan dengan pendidikan nilai-moral-norma, maka kedudukan pendidikan umum ada pada tujuan pendidikan nasional yaitu bagaimana membentuk peserta didik yang berahlak mulia dan bertanggung jawab. Seorang peserta didik yang berahlak mulia tentunya sangat syarat dengan nilai-moral-norma dalam kehidupannya. Imam Al Ghozali (Kosasih Djahiri, 1996 : 22) mengatakan keberadaan nilai moral ini dalam ”lubuk hati” (Al – Qolbun) serta menyatu/bersatu raga didalamnya menjadi ”suara dan mata hati” atau hati nurani. Selanjutnya Kosasih Djahiri (1996 : 23) menyederhanakan pengertian nilai adalah ”sesuatu yang berharga baik menurut standar logika (benar – salah), estetika (bagus – buruk), etika (adil/layak – tidak adil/tidak layak), Agama (dosa – haram – halal), dan hukum (sah – tidak sah), serta menjadi acuan dan atau sistem keyakinan diri maupun kehidupan”.

Penjelasan PP No. 28 Tahun. 1990, Bab I Pasal 1 dan Bab II pasal 3 ; Dalam program Pendidikan Umum harus mengutamakan : Memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan, membiasakan berperilaku yang baik, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kemampuan untuk belajar, membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri, memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat, menumbuhkan rasa bertanggung jawab dalam lingkungan hidup, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan perhatian dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indoneisa, menanamkan rasa bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara, memberikan pengetahuan dan ketarampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, memberikan pengertian tentang ketertiban dunia, meningkatkan kesadaran pentingnya persahabatan antar bangsa. Menurut SK. Mendikbud No.008 E/V/1975, tentang pembaharuan kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas di temui rumusan : ”Pendidikan Umum ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib di ikuti oleh semua siswa dan mencakup pendidikan moral pancasila (PMP) yang berfungsi sebagai pembinaan warga negara yang baik”. Apabila dikaitkan SK diatas dengan pasal 39 ayat (2) UU SPW, berarti pedidikan agama dan pendidikan pancasila merupakan pendidikan umum baik materi kurikulum maupun isi program.

Ayla Harumkan SDN Semeru 5 di Djuanda

Ayla Harumkan SDN Semeru 5 di Djuanda

Ayla Harumkan SDN Semeru 5 di Djuanda

Murid kelas 5 SDN Semeru 5, Kecamatan Bogor Barat, Ayla Kanaya Wirianda berhasil

mengharumkan nama sekolahnya dengan meraih juara 1 lomba menari pada acara Gebyar Pelaksanaan Pendidikan Dan Seni ( GALAKSI), yang diadakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan sekolah Dasar fakultas keguruan dan pendidikan Unirsitas Djuanda Bogor.

”Saya sangat bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh Ayla Kanaya Wirianda

dalam bidang seni tari dengan meraih juara 1,” kata Kepala SDN Semeru 1, Durohman saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, prestasi yang diraih anak didiknya ini tidak terlepas dari bimbingan para guru

dan dorongan orangtuanya, yang selalu mengajarkan seni tari tanpa mengenal lelah. Apalagi, kemauan anak didiknya yang mempunyai potensi besar dalam bidang kesenian terutama seni menari. ”Anak ini ( Ayla.red) memang mempunyai bakat yang luar biasa pada kesenian tari karena hampir semua gerakan tari bisa dimainkan dengan baik.”ujarnya.

Pada acara GALAKSI ini sambung dia bukan hanya seni tari saja yang dilombakan melainkan ada juga lomba menggambar dan mewarnai, Fashion show, cerdas cermat, pesyen show, akustik dan musikalisasi puisi.

 

Baca Juga :

111 OPERATOR SMP IKUTI BIMTEK UNBK

111 OPERATOR SMP IKUTI BIMTEK UNBK

111 OPERATOR SMP IKUTI BIMTEK UNBK

Sebanyak 111 operator SMP di Kota Bogor mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan persiapan

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Puncak, Kabupaten Bogor. Bimtek tersebut bertujuan agar operator mengetahui tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam mengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) peserta ujian yang diberikan kepadanya.

Ketua Panitia Bimtek Operator UNBK SMP Iman Wahyudi menjelaskan, kegiatan ini

dilaksanakan dua hari. Mengingat tugas operator, khususnya dalam persiapan UNBK, sangatlah berat. Sehingga para operator harus mendapat bimbingan supaya pelaksanaan UNBK berjalan lancar. “Dalam UNBK nanti tugas operator sangat penting. Bahkan, mereka menjadi salah satu kunci suksesnya UNBK di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Dengan dilaksanakan bimtek, sambung dia, para operator nantinya akan mampu mengatasi dan mengendalikan perangkat komputer maupun jaringan saat UNBK. “Setelah itu, operator juga akan melakukan simulasi. Insya Allah akan dilaksanakan pada 20 November,” bebernya.

Sementara itu, operator SMP PGRI 14 Eman mengakui bimtek ini sangat bermanfaat bagi dirinya.

Terlebih dalam membantu pihak sekolah dalam mengatasi dan mengendalikan permasalahan saat UNBK dilaksanakan. “Saya berharap pelatihan seperti ini jangan sampai di sini saja. Kalau bisa dilaksanakan di setiap sekolah masing-masing peserta. Sehingga pelaksanaan UNBK bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/ZnZl/history-of-heroes-day-10-november-1945

Joko: Dana BOS SMK Dengan SMA Jangan Disamakan

Joko: Dana BOS SMK Dengan SMA Jangan Disamakan

Joko Dana BOS SMK Dengan SMA Jangan Disamakan

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Bogor,

terus digenjot. Hal itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah yang berlokasi di Jalan Pangeran Asogiri, Kelurahan Tanah Bru, Kecamatan Bogor Utara. “Semuanya itu harus juga diimbangi dan ditunjang dengan anggaran. Jadi sudah seharusnya dana yang dialokasikan harus sesuai dengan kualitas dan mutu pendidikan,” ujar Kepala SMKN 2 Kota Bogor, Joko Mustiko, kepada Metropolitan.

Menurut dia, untuk jenjang SMK ini pelajaran yang diajarkan secara teori oleh guru harus dipraktekkan pula secara langsung oleh siswa. Oleh karena itu kebutuhan operasional SMK itu biayanya pasti lebih besar, dibanding dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). “Seharusnya, dana BOS SMA dan SMK itu jangan disamakan. Karena di SMA tidak ada kegiatan praktek, seperti di SMK. Bahkan seharusnya pemerintah dan perwakilan dari orang lapangan yang tahu langsung bisa duduk bersama. Sehingga bisa dihitung secara faktual antara kebutuhan operasional SMA dan SMK terutama dalam pelajaran yang harus ditunjang dengan kegiatan praktek,” terangnya.

Selain itu, menurutnya yang diutamakan di SMK inii adalah skill atau keahlian

. Dan untuk mewujudkan siswa yang memiliki keahlian pada bidang kejuruan yang diambil, tentunya semua itu harus ditunjang dengan kegiatan praktek. “Semua pelajaran pasti ada kegiatan prakteknya. Kecuali pelajaran normatif dan adavtif. Tapi untuk pelajaran produktif semua pasti ada prakteknya,” paparnya.

Sebagai Kepala SMKN 2, ia hanya menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) sebagai kepala sekolah. Maka semuai kebijakan kembali lagi pada yang membuat peraturan yaitu pemerintah. “Saya akan menjalankan semua peraturan dan kebijakan tersebut sesuai prosedural pemerintah,” tandas Joko.

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/dNlz/history-of-the-origin-of-the-stone-black-stone

Pendekatan forward chaining dan backward

Pendekatan forward chaining dan backward

Pendekatan forward chaining dan backward

Suatu perkalian inferensi yang menghubungkan suatu permasalahan dengan solusinya disebut dengan rantai (chain). Suatu rantai yang dicari atau dilewati / dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusinya disebut dengan forward chaining. Cara lain menggambarkan forward chaining ini adalah dengan penalaran dari fakta menuju konklusi yang terdapat dari fakta. Suatu rantai yang dilintasi dari suatu hipotesa kembali ke fakta yang mendukung hipotesa tersebut adalah backward chaining. Cara lain menggambarkan backwkard chaining adalah dalam hal tujuan yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sub tujuannya.

Contoh sederhana dari forward dan backward chaining seperti berikut ini : misalkan anda sedang mengemudi dan tiba-tiba anda melihat mobil polisi dengan cahaya kelap-kelip dan bunyi sirine. Dengan forward chaining mungkin anda akan berkesimpulan bahwa polisi ingin anda atau seseorang untuk berhenti. Itu adalah fakta awal yang mendukung dua kemungkinan konklusi. Jika mobil polisi membuntuti di belakang anda atau polisi melambaikan tangan memberhentikan anda, maka kesimpulan lebih lanjut adalah polisi ingin anda yang berhenti. Dengan mengadopsi ini sebagai suatu kerja hipotesis, maka anda dapat menggunakan backward chaining untuk alasan “mengapa?”.

Karakteristik forward dan backward chaining :

Forward chainingbackward chaining
Perencanaan, monitoring, controldiagnosis
Disajikan untuk masa depandisajikan untuk masa lalu
Antecedent ke konsekuenkonsekuen ke antecedent
Data memandu, penalaran dari bawah ke atastujuan memandu, penalaran dari atas ke bawah
Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang yang mengikuti faktabekerja ke belakang untuk mendapatkan fakta yang mendukung hipotesis
Breadth first search dimudahkandepth first search dimudahkan
Antecedent menentukan pencariankonsekuen menentukan pencarian
Penjelasan tidak difasilitasipenjelasan difasilitasi

Kekurangan dari pendekatan ini adalah efisiensi. System backward chaining memudahkan pencarian depth first, sementara itu forward chaining memudahkan pencarian breadth first. Walaupun anda dapat menuliskan aplikasi backward chaining ke system forward chaining dan sebaliknya, system tersebut tidak akan efisien dalam hal pencarian penyelesaiannya. Kesulitan yang kedua adalah konseptual. Pengetahuan diperoleh dari pakar yang harus diubah untuk mengimbangi permintaan dari mesin inferensi.

Sumber : https://sam-worthington.net/

Konsep dari system produksi

Konsep dari system produksi

 

Konsep dari system produksi

Suatu perkalian inferensi yang menghubungkan suatu permasalahan dengan solusinya disebut dengan rantai (chain). Suatu rantai yang dicari atau dilewati / dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusinya disebut dengan forward chaining. Cara lain menggambarkan forward chaining ini adalah dengan penalaran dari fakta menuju konklusi yang terdapat dari fakta. Suatu rantai yang dilintasi dari suatu hipotesa kembali ke fakta yang mendukung hipotesa tersebut adalah backward chaining. Cara lain menggambarkan backwkard chaining adalah dalam hal tujuan yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sub tujuannya.

Contoh sederhana dari forward dan backward chaining seperti berikut ini : misalkan anda sedang mengemudi dan tiba-tiba anda melihat mobil polisi dengan cahaya kelap-kelip dan bunyi sirine. Dengan forward chaining mungkin anda akan berkesimpulan bahwa polisi ingin anda atau seseorang untuk berhenti. Itu adalah fakta awal yang mendukung dua kemungkinan konklusi. Jika mobil polisi membuntuti di belakang anda atau polisi melambaikan tangan memberhentikan anda, maka kesimpulan lebih lanjut adalah polisi ingin anda yang berhenti. Dengan mengadopsi ini sebagai suatu kerja hipotesis, maka anda dapat menggunakan backward chaining untuk alasan “mengapa?”.

Karakteristik forward dan backward chaining :

Forward chainingbackward chaining
Perencanaan, monitoring, controldiagnosis
Disajikan untuk masa depandisajikan untuk masa lalu
Antecedent ke konsekuenkonsekuen ke antecedent
Data memandu, penalaran dari bawah ke atastujuan memandu, penalaran dari atas ke bawah
Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang yang mengikuti faktabekerja ke belakang untuk mendapatkan fakta yang mendukung hipotesis
Breadth first search dimudahkandepth first search dimudahkan
Antecedent menentukan pencariankonsekuen menentukan pencarian
Penjelasan tidak difasilitasipenjelasan difasilitasi

Kekurangan dari pendekatan ini adalah efisiensi. System backward chaining memudahkan pencarian depth first, sementara itu forward chaining memudahkan pencarian breadth first. Walaupun anda dapat menuliskan aplikasi backward chaining ke system forward chaining dan sebaliknya, system tersebut tidak akan efisien dalam hal pencarian penyelesaiannya. Kesulitan yang kedua adalah konseptual. Pengetahuan diperoleh dari pakar yang harus diubah untuk mengimbangi permintaan dari mesin inferensi.

Ini Cara Disdik Tingkatkan Mutu Pendidikan Dua Hari, 520 Guru Dicekoki PKB

Ini Cara Disdik Tingkatkan Mutu Pendidikan Dua Hari, 520 Guru Dicekoki PKB

Ini Cara Disdik Tingkatkan Mutu Pendidikan Dua Hari, 520 Guru Dicekoki PKB

Sebanyak 520 guru di Kota Bogor mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

(PKB) angkatan I Tahun 2018. Kegiatan berlangsung selama dua hari di enam SD yang ada di Kota Hujan. Mereka dibagi dalam dua kelompok, yaitu 240 guru kelas bawah dan 280 guru kelas atas.

Tujuan kegiatan ini untuk mening­katkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Termasuk, mening­katkan kompetensi guru untuk men­capai standar kompetensi yang dite­tapkan dalam peraturan yang berlaku. “Intinya, ketika para guru mendapat nilai tambahan dari posttes PKB ini, mereka akan dinilai, kemudian di­rangking, ” kata Kepala Dinas Pendi­dikan (Kadisdik) Kota Bogor, Fahrudin, kepada Metropolitan pada Sabtu (3/11).

Dikatakanya, PKB merupakan kela­njutan dari program guru pembelajar.

Dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi guru yang ditunjukkan dengan kenaikan capaian nilai UKG dengan rata-rata nasional yaitu 7,5. “Ketika rangking memenuhi syarat, nantinya mereka akan mengikuti PPG,” ucapnya.

Ia menambahkan, bagi guru yang tidak mengikuti PKB, nilai ’rapor’

mereka tidak akan bertambah. Ka­rena, standar untuk mengikuti pe­serta PPG adalah 7,5. Jadi nilai rapor PKB ini akan mendongkrak nilai UKG dan guru pembelajar mendatang. ”Saya sangat mengapresiasi K3SD tiap ke­camatan yang berinisiatif melaksana­kan PKB ini secara mandiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua K3SD Keca­matan Bogor Timur, Dede M Ilyas menjelaskan, PKB dilaksanakan dalam sesi pembelajaran dan praktik. Se­hingga, upaya PKB Mandiri ini dapat menunjang UKG ini akan terealisasi dengan baik. ”Kalau tidak salah, PKB Mandiri ini baru pertama kali dilaks­anakan oleh K3SD masing-masing kecamatan. Mudah-mudahan, dengan pelatihan PKB ini guru SD di Kota Bogor semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,” kata Dede.

 

Baca Juga :